JAKARTA | Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, dengan fokus utama penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia turut mengikuti kegiatan ini secara daring.

Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya konsolidasi nasional untuk menjaga keberlanjutan keberhasilan sektor jagung pakan ternak.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo, Jumat, 6 Februari 2026.

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dengan lembaga pembiayaan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat, Polri memfasilitasi petani binaan untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan yang tergabung dalam Himbara.

Implementasi konkret program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Para petani di wilayah tersebut memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung yang sebelumnya terkendala biaya.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan harga kepada petani. Langkah ini dilakukan untuk mencegah petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang merugikan.

Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama strategis dengan Perum Bulog guna menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang lebih layak. Bulog telah menetapkan kebijakan pengadaan jagung tahun 2026 dengan target satu juta ton untuk cadangan pangan pemerintah.

Pengadaan tersebut mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng Purnomo.

Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produktivitas nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat, produksi nasional meningkat, dan kesejahteraan petani jagung Indonesia benar-benar terwujud.


Catatan Redaksi

Sinergi lintas sektor yang dibangun Polri menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu pertanian, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa.

TIM